Video Pekerja di RI Dominan Lulusan SD ke Bawah, Gimana dengan Sarjana?
Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai tingkat pendidikan pekerja. Dalam konferensi pers Berita Resmi Statistik yang digelar pada Kamis (5/2), BPS mengungkap bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki latar belakang pendidikan rendah, yaitu lulusan SD ke bawah. Angka ini menimbulkan pertanyaan penting: Bagaimana dengan para sarjana yang seharusnya memiliki peluang kerja lebih baik?
Data Ketenagakerjaan dari BPS
Berdasarkan data BPS per November 2025, sebanyak 34,63% penduduk yang bekerja merupakan lulusan SD ke bawah. Sementara itu, hanya 10,81% dari total pekerja yang memiliki pendidikan Diploma IV, S1, S2, atau S3. Angka ini menunjukkan dominasi pendidikan dasar dalam struktur tenaga kerja nasional.
Pemahaman tentang distribusi pendidikan pekerja sangat penting untuk memahami dinamika pasar kerja dan kebijakan pendidikan yang diperlukan. Data ini juga menjadi indikator utama bagi pemerintah dalam merancang program pengembangan sumber daya manusia.
Tantangan Pendidikan Tinggi di Pasar Kerja
Meskipun jumlah lulusan perguruan tinggi meningkat setiap tahun, angka mereka yang terserap dalam dunia kerja masih jauh dari harapan. Banyak lulusan sarjana kesulitan mencari pekerjaan sesuai bidang studi mereka, sementara sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja berpendidikan rendah tetap mendominasi.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Kebijakan pemerintah dalam menjembatani dua hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperkuat ekonomi nasional.
Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendidikan Pekerja
Beberapa faktor memengaruhi dominasi lulusan SD ke bawah dalam struktur tenaga kerja. Pertama, kurangnya akses pendidikan tinggi di daerah terpencil. Kedua, tingginya biaya pendidikan perguruan tinggi yang membuat banyak keluarga memilih tidak melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Ketiga, kurangnya kesesuaian antara kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri.
Selain itu, beberapa sektor seperti pertanian, perkebunan, dan sektor informal masih membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan rendah. Hal ini memperkuat tren dominasi lulusan SD ke bawah dalam struktur tenaga kerja.
Langkah yang Perlu Dilakukan
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, pemerintah harus memperluas akses pendidikan tinggi, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan memadai. Kedua, perlu ada penyesuaian kurikulum pendidikan tinggi agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Ketiga, penguatan sistem pelatihan vokasi dan kejuruan dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
Selain itu, perusahaan dan instansi pemerintah juga harus lebih proaktif dalam memberikan pelatihan dan kesempatan kerja bagi lulusan sarjana. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja akan meningkat, dan potensi ekonomi nasional dapat dimaksimalkan.
FAQ
Apa penyebab dominasi lulusan SD ke bawah dalam struktur tenaga kerja?
Dominasi lulusan SD ke bawah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti akses pendidikan yang tidak merata, biaya pendidikan tinggi yang mahal, serta kurangnya kesesuaian antara kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri.
Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi nasional?
Dominasi pendidikan rendah dalam struktur tenaga kerja dapat membatasi pertumbuhan ekonomi karena kurangnya keterampilan dan inovasi yang dibawa oleh tenaga kerja berkualitas tinggi.
Apa solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja?
Solusi yang bisa dilakukan antara lain memperluas akses pendidikan tinggi, menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, serta meningkatkan pelatihan vokasi dan kejuruan.
Kesimpulan
Data BPS per November 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan rendah. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hanya dengan demikian, potensi ekonomi nasional dapat benar-benar dimaksimalkan.
