Anak SD di NTT Bunuh Diri karena Kekurangan Alat Sekolah, Pakar UMY Soroti Kegagalan Negara
Kasus tragis seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memilih mengakhiri hidupnya lantaran keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah menjadi perhatian serius dari pakar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dr. Ane Permatasari, dosen Ilmu Pemerintahan UMY, menilai kejadian ini mencerminkan kegagalan sistem negara dalam melindungi warga yang paling rentan, khususnya anak-anak.
Dalam pernyataannya, Ane menyampaikan bahwa program bantuan sosial belum tentu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat miskin. Menurutnya, kemiskinan ekstrem sering kali tidak terdeteksi karena pendataan yang lemah, kurangnya deteksi dini lintas sektor, serta pendekatan kebijakan yang masih bersifat administratif dan reaktif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada tidak cukup responsif terhadap kondisi lapangan.
“Kasus ini bukan hanya tentang satu keluarga miskin yang tidak menerima bantuan. Ini adalah kegagalan struktural negara dalam melindungi warga yang paling rentan, khususnya anak. Ketika kebutuhan dasar seperti alat tulis sekolah tidak terpenuhi dan tidak ada institusi yang merespons, maka negara sejatinya berhenti hadir sebelum menyentuh realitas kehidupan warganya,” jelas Ane.
Ane menyoroti pentingnya pendataan yang akurat dan dinamis dalam pengelolaan bantuan sosial. Menurutnya, meskipun data bermasalah bisa menjadi hambatan, itu bukan alasan untuk tidak bertindak. “Pendataan adalah persoalan teknis, tetapi implementasi adalah persoalan etis dan institusional. Kebijakan publik tidak boleh dijalankan semata sebagai prosedur administratif.”
Kebijakan Sosial Masih Reaktif, Bukan Preventif
Menurut Ane, paradigma bantuan sosial saat ini masih bersifat reaktif, yakni baru bekerja setelah warga jatuh miskin atau tercatat dalam sistem. Ia menilai pendekatan ini membuat kebijakan sosial kehilangan fungsi pencegahan.
“Bantuan sosial kita masih menunggu warga jatuh terlalu dalam baru kemudian hadir. Ini menunjukkan paradigma yang keliru. Negara seharusnya bekerja secara preventif, berbasis risiko, serta memanfaatkan sekolah, puskesmas, dan desa sebagai sistem peringatan dini,” ujarnya.
Ane juga menyoroti kelemahan tata kelola kolaboratif antaraktor dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Menurutnya, sekolah dan guru merupakan pihak paling dekat dengan kehidupan anak, sehingga mereka harus lebih proaktif dalam mendeteksi tanda-tanda kesulitan ekstrem.
Pemda Harus Jadi Garis Depan dalam Deteksi Kemiskinan
Selain itu, Ane menilai peran pemerintah daerah (pemda) sangat strategis dalam mendeteksi dan merespons kemiskinan ekstrem. Idealnya, pemda tidak hanya menunggu data atau usulan bantuan, tetapi aktif memastikan tidak ada anak dan keluarga yang jatuh terlalu dalam tanpa terdeteksi.
“Kebijakan publik tidak bisa sepenuhnya bergantung pada data yang sempurna. Pemda perlu berani menggunakan diskresi untuk intervensi cepat, terutama ketika menyangkut keselamatan dan masa depan anak,” tegas Ane.
Ia juga menyarankan adanya perubahan dalam evaluasi kebijakan bantuan sosial. Menurutnya, keberhasilan kerap diukur dari besarnya penyaluran bantuan atau tingkat serapan anggaran, padahal indikator tersebut belum tentu mencerminkan dampak nyata di lapangan.
Perubahan Paradigma Bantuan Sosial
Ane menegaskan bahwa penguatan deteksi dini dan koordinasi lintas sektor bukan sekadar persoalan teknis, melainkan perubahan paradigma. Menurutnya, bantuan sosial harus dipahami sebagai hak warga negara yang dijamin negara, bukan sebagai pemberian karitatif yang menunggu permohonan.
“Ketika seorang anak kehilangan nyawa akibat kemiskinan yang tidak terdeteksi, itu bukan kegagalan individu. Itu adalah kegagalan negara, bukan hanya gagal mencatat, tetapi juga gagal bertindak,” kata Ane.
FAQ
Q: Apa penyebab utama kasus bunuh diri siswa SD di NTT?
A: Penyebab utama adalah kebutuhan dasar seperti alat tulis sekolah yang tidak terpenuhi, serta kurangnya respons dari institusi terkait.
Q: Bagaimana pendapat pakar UMY tentang kebijakan sosial saat ini?
A: Pakar UMY menilai kebijakan sosial masih bersifat reaktif dan tidak cukup preventif, sehingga tidak mampu menangani masalah kemiskinan secara efektif.
Q: Apa peran pemerintah daerah dalam menangani kasus seperti ini?
A: Pemda memiliki peran strategis sebagai garis depan dalam mendeteksi dan merespons kemiskinan ekstrem, termasuk melalui intervensi cepat tanpa terhambat prosedur administratif.
Q: Bagaimana perubahan paradigma bantuan sosial diperlukan?
A: Bantuan sosial harus dipahami sebagai hak warga negara yang dijamin negara, bukan sebagai pemberian karitatif yang menunggu permohonan.
Q: Apa yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sosial?
A: Diperlukan pendataan yang akurat dan dinamis, serta koordinasi lintas sektor antara sekolah, puskesmas, dan desa sebagai sistem peringatan dini.
Kesimpulan
Tragedi di NTT ini menjadi peringatan keras bagi negara dan pemerintah daerah. Kegagalan dalam melindungi warga yang paling rentan, khususnya anak-anak, menunjukkan bahwa sistem yang ada masih jauh dari ideal. Perubahan paradigma dalam kebijakan sosial diperlukan agar bantuan sosial dapat menjadi solusi nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif, negara dapat menjaga keselamatan dan masa depan generasi muda Indonesia.
