Pemecatan Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab oleh DPP PPP memicu reaksi keras dari pengurus partai di Jawa Timur. Keputusan DPP yang tidak disertai tanda tangan Sekretaris Jendral Gus Taj Yasin dan belum memiliki SK Menkum RI dinilai tidak sah dan melanggar aturan internal partai. Reaksi ini menunjukkan pergeseran kekuasaan yang berpotensi memicu perpecahan dalam struktur PPP.
Kepengurusan DPW PPP Jatim Dianggap Tidak Sah
DPP PPP mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0042/SK/DPP/W/II/2026 yang mencopot kepengurusan DPW PPP Jatim periode 2021-2026 di bawah kepemimpinan Mundjidah Wahab, putri salah satu pendiri NU KH Abdul Wahab Chasbullah. DPP secara sepihak menunjuk Muhith Efendy sebagai Plt Ketua DPW PPP Jatim. Keputusan ini langsung mendapat penolakan dari pengurus DPW PPP Jatim.
Mundjidah Wahab, yang juga merupakan pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, menyatakan bahwa seluruh kader PPP Jawa Timur menolak SK DPP. Ia menegaskan bahwa SK tersebut tidak sah karena tidak dilengkapi dengan tanda tangan Sekretaris Jendral Gus Taj Yasin yang sah dan belum memiliki SK dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum).
Polemik Partai Berpotensi Memperparah Perpecahan
Mundjidah menilai keputusan DPP PPP melanggar mekanisme partai dan tidak sesuai dengan aturan AD/ART. Ia menekankan bahwa PPP adalah warisan ulama, bukan warisan nenek moyang, sehingga harus dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan.
“Kami menolak SK DPP karena tidak disertai dengan tanda tangan Sekretaris Jendral Gus Taj Yasin yang sah dan telah mendapatkan SK Menkum RI,” ujarnya saat dikonfirmasi detikJatim.
Ia juga menyoroti bahwa keputusan DPP untuk menunjuk Plt Ketua DPW PPP Jatim bertentangan dengan kesepakatan yang tertuang dalam islah yang difasilitasi oleh Kemenkum pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap cara DPP menjalankan tata kelola organisasi.
PPP Jatim Siap Gugat Hukum
Menurut Mundjidah, polemik ini berpotensi besar memicu perpecahan dan memporak-porandakan struktur partai di bawah. PPP Jatim yang sah akan melakukan perlawanan dan gugatan hukum terhadap keluarnya surat Plt tersebut.
“Partai ini merupakan warisan ulama, bukan warisan nenek moyang. Ada aturan di partai yang tertuang dalam AD/ART yang harus dipatuhi,” jelasnya.
Pemecatan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan koordinasi antara DPP dan DPW PPP. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa perpecahan ini bisa memengaruhi kinerja partai dalam kontestasi politik nasional.
Tantangan PPP dalam Menghadapi Internal Partai
Polemik ini menunjukkan bahwa PPP masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas internal. Meski memiliki basis kuat di kalangan ulama dan masyarakat Jawa Timur, partai ini sering kali terlibat dalam konflik kekuasaan antara pusat dan daerah.
Pengamat politik menyebut bahwa PPP perlu lebih terbuka dalam mengelola organisasi agar tidak terjadi konflik seperti ini. Mereka menyarankan agar DPP PPP lebih transparan dalam mengambil keputusan dan memastikan bahwa semua kebijakan sesuai dengan aturan partai.
FAQ
Apa alasan PPP Jatim menolak SK DPP?
PPP Jatim menolak SK DPP karena dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan internal partai. SK tersebut tidak dilengkapi dengan tanda tangan Sekretaris Jendral Gus Taj Yasin yang sah dan belum memiliki SK dari Kemenkum.
Apa dampak dari pemecatan ini?
Pemecatan ini berpotensi memicu perpecahan dan memporak-porandakan struktur PPP. PPP Jatim yang sah akan melakukan perlawanan dan gugatan hukum terhadap keputusan DPP.
Bagaimana PPP Jatim merespons keputusan DPP?
PPP Jatim menolak keputusan DPP dan siap melakukan gugatan hukum. Mereka menegaskan bahwa partai ini merupakan warisan ulama dan harus dijalankan sesuai aturan AD/ART.
Apakah ada kesepakatan sebelumnya antara DPP dan DPW PPP?
Ya, ada kesepakatan dalam islah yang difasilitasi oleh Kemenkum pada tahun 2025. Namun, keputusan DPP untuk menunjuk Plt Ketua DPW PPP Jatim bertentangan dengan kesepakatan tersebut.
Apa saran untuk menghindari konflik di masa depan?
Pengamat politik menyarankan agar PPP lebih transparan dan terbuka dalam mengelola organisasi. Selain itu, penting untuk memastikan semua kebijakan sesuai dengan aturan partai.
