Pengembang Meikarta, James Riady, menegaskan bahwa hampir seluruh konsumen telah menerima unit apartemen sesuai perjanjian. Namun, sejumlah penghuni masih mengeluhkan belum mendapatkan pengembalian dana (refund) dan unit hunian. Pernyataan ini disampaikan saat ia diwawancarai dalam acara Forum Peningkatan Integritas Pejabat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di BPSDM Kemenkum RI, Cinere, Minggu (1/2/2026). James menyampaikan bahwa tidak ada konsumen yang belum menerima unit sesuai kesepakatan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menambahkan bahwa pihaknya sudah melalui dua tahap proses pengembalian dana kepada konsumen. Ara, sapaan akrab Menteri Sirait, menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan dua tahap pembayaran kepada konsumen Meikarta. Ia menyarankan konsumen untuk memeriksa secara langsung.
Dalam laporan sebelumnya, PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Apartemen Meikarta mengklaim lebih dari 3.600 unit telah diserahkan serta lebih dari 16.500 unit diselesaikan sepanjang 2025. Namun, banyak konsumen Meikarta masih merasa kecewa karena belum menerima refund atau unit hunian. Bahkan, sejumlah konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) datang ke kantor Kementerian PKP pada Selasa (27/1).
Ketua PKPKM Yosafat Erland mengatakan alasan mereka mengunjungi kantor Kementerian PKP adalah untuk meminta kejelasan tentang nasib konsumen yang belum mendapatkan refund. Menurut Yosafat, Kementerian PKP berencana membangun rumah susun (rusun) subsidi sebanyak 100 ribu unit di Meikarta. Hal ini membuat para konsumen bertanya-tanya tentang masa depan mereka.
“Sudah mau setahun ini (belum dapat refund) tiba-tiba muncul berita bahwa Kementerian PKP akan membangun rusun subsidi di Meikarta. Jadi kami bertanya-tanya nasib kami ini bagaimana? Apa masalah kami selesai atau enggak,” ucap Yosafat.
Tantangan Pengembangan Meikarta
Meikarta menjadi salah satu proyek properti besar di Indonesia yang sempat menghadapi berbagai tantangan. Dari awalnya dikelola oleh Lippo Group, proyek ini sempat terkendala karena berbagai isu hukum dan administratif. Namun, dengan komitmen pengembang, proyek ini mulai menunjukkan kemajuan signifikan.
Selain itu, Meikarta juga menjadi perhatian publik karena skema refund yang dinilai tidak transparan. Banyak konsumen yang merasa dirugikan karena dana yang dibayarkan tidak kembali sesuai harapan. Meski demikian, James Riady tetap bersikeras bahwa pihaknya telah memenuhi kewajibannya.
Tanggung Jawab Pemerintah
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki peran penting dalam memastikan keadilan bagi konsumen Meikarta. Ara menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk mempercepat proses refund dan memastikan kepuasan para pemilik unit. Namun, konsumen tetap mempertanyakan kepastian nasib mereka, terutama setelah adanya rencana pembangunan rusun subsidi.
Masalah Refund dan Kepuasan Konsumen
Refund menjadi isu utama yang masih menghantui konsumen Meikarta. Meskipun pengembang mengklaim bahwa semua konsumen telah menerima unit, banyak dari mereka masih menunggu pengembalian dana. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan yang terus berlangsung, meskipun ada upaya dari pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Solusi yang Diharapkan
Para konsumen Meikarta berharap ada solusi yang jelas dan transparan dari pihak pengembang dan pemerintah. Mereka ingin mendapatkan kejelasan tentang status refund dan hak-hak mereka sebagai pemilik unit. Di sisi lain, pihak pengembang juga harus memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.
FAQ
Q: Apa yang dimaksud dengan refund Meikarta?
A: Refund Meikarta adalah pengembalian dana yang dilakukan oleh pengembang kepada konsumen yang telah membeli unit properti namun tidak dapat menikmati unit tersebut.
Q: Mengapa konsumen Meikarta masih mengeluh?
A: Konsumen masih mengeluh karena beberapa dari mereka belum menerima refund atau unit hunian sesuai kesepakatan.
Q: Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam kasus Meikarta?
A: Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keadilan bagi konsumen dan memastikan pengembang memenuhi kewajibannya.
Q: Apakah ada rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta?
A: Ya, Kementerian PKP berencana membangun rusun subsidi sebanyak 100 ribu unit di Meikarta.
Q: Apa yang bisa dilakukan konsumen untuk mempercepat proses refund?
A: Konsumen dapat memeriksa langsung proses refund melalui pihak terkait atau menghubungi lembaga perlindungan konsumen.
Kesimpulan
Masalah refund Meikarta menjadi isu penting yang memerlukan penyelesaian yang adil dan transparan. Meski pengembang menyatakan bahwa hampir semua konsumen telah menerima unit, banyak dari mereka masih merasa kecewa karena belum mendapatkan pengembalian dana. Dengan dukungan pemerintah dan komitmen pengembang, diharapkan masalah ini dapat segera terselesaikan.
